Penjatuhan Sanksi Pidana Dalam Kasus Penambangan ...

Nandang Sudrajat, Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia Menurut Hukum, Pustaka Yustisia, Jakarta, 2010. Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya dan Penanganannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi, Edisi Khusus, Penerbit Peradaban, Cet. …

PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA ILLEGAL MINING

2021-8-13 · PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA ILLEGAL MINING Prianter Jaya Hairi Abstrak Praktik penambangan ilegal semakin marak di berbagai daerah. Meskipun regulasi hukum terkait kegiatan pertambangan telah diatur, namun tindak pidana tersebut

Menilik Kembali Sejarah dan Regulasi Industri …

Baca Juga: Menilik Kembali Sejarah dan Regulasi Industri Pertambangan di Indonesia - Bagian 2 Sumber: Hartana. 2017. Hukum Pertambangan (Kepastian Hukum Terhadap Investasi Sektor Pertambangan Batubara di Daerah Hayati, Tri. 2015. Era Baru Hukum

Kewajiban Perusahaan Tambang Melaksanakan CSR ...

2019-1-23 · Kewajiban perseroan dalam melaksanakan CSR oleh UU PT secara implisit ditujukan untuk perusahaan pertambangan, sebagai perseroan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan sumber daya alam. Tapi kita bisa melihat kekhususan CSR di dalam Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ("UU 4/2009 ...

Implementasi hukum pengelolaan tambang galian C di ...

Analisis potensi perekonomian sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan serta pertambangan dan penggalian di Pantura Jawa Barat. Durand, J. F. (2012). The impact of gold mining on the Witwatersrand on the rivers and karst system of Gauteng and North West Province, South Africa.

PENGELOLAAN PERTAMBANGAN YANG BERDAMPAK ...

2021-7-13 · 3 Nandang Sudrajat, Teori dan Praktik Pertambangan di Indonesia Menurut Hukum, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010, hal.142. Mencermati keadaan bahwa kebutuhan akan bahan galian akan meningkat untuk masa yang akan datang, maka secara ...

DASAR HUKUM PERTAMBANGAN

2017-12-18 · Berdasarkan UUD 1945 pasal 33, pertambangan di Indonesia dikuasai oleh negara. Maka dibuatlah hukum pertambangan untuk mengatur segala sesuatu yang menyangkut pertambangan. Hukum pertambangan adalah aturan yang mengatur hubungan antara manusia dan subyek hukum lain yang berhubungan dengan pertambangan.

Paradigma Baru Hukum Pertambangan la

Tesis ini membahas dan meneliti paradigma baru hukum pertambangan mineral dan batubara di Indonesia dengan fokus pada digantinya sistem kontrak karya, dengan sistem baru yaitu Izin Usaha Pertambangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 ...

Sejarah Hukum Pertambangan Di Indonesia

2014-4-23 · Sejarah Hukum Pertambangan Di Indonesia. April 23, 2014 By Obbie Afri Gultom 0 Comments. Sejak Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus 1945, hukum pertambangan produk peninggalan Belanda, Indische Mijnwet masih tetap diberlakukan dengan melakukan beberapa perubahan dan penambahan yang disesuaikan dengan periode kemerdekaan bangsa Indonesia.

PP No. 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan ...

Pelaksanaan - Kegiatan Usaha - Pertambangan - Mineral - Batubara 2021 Peraturan Pemerintah (PP) NO. 96, LN.2021/No.208, TLN No.6721, jdih.setneg.go.id : 110 hlm. Peraturan Pemerintah (PP) TENTANG Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral

Hak-hak alam lebih penting dari pertambangan di Ekuador ...

Masa depan hutan di Ekuador berada dalam proses hukum yang penting: Mahkamah Konstitusi harus mengambil keputusan untuk hutan lindung Los Cedros. Tahun 2008 Ekuador sebagai negara pertama yang telah mengakui …

Implikasi Hukum Terkait Pertambangan Rakyat dalam …

2020-11-23 · Implikasi Hukum Terkait Pertambangan Rakyat dalam Bidang Minerba di Indonesia Mining in Indonesia has become an integral part of the history of this nation. Wealth of the nation as a result of natural resources and nearly the whole territory can be found items of mine.

SANKSI TINDAK PIDANA PERUSAKAN LINGKUNGAN ...

2019-11-12 · pertambangan sehingga menimbulkan negatif bagi lingkungan dan sosial.3 1 Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3). 2 Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009. 3 Salim Hs, hukum pertambangan di Indonesia, Rajawali Press, Jakarta, 2012 1

UU 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU 4 Tahun …

2020-6-29 · UU 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba adalah Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, karena dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan permasalahan dan kebutuhan hukum dalam urusan minerba. ...

TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN TANPA IZIN ...

2013-11-15 · terletak di kedaulatan Indonesia, pertambangan tersebut diambil alih dan dikelola secara penuh oleh pihak asing, dan yang lebih tragis lagi, 1 Otong Rosadi, Pertambangan Dan Kehutanan Dalam Perspektif Cita Hukum Pancasila Dialektika Hukum

TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN ...

2020-1-8 · perkembangan ilmu hukum di Indonesia. Penelitian yang dilakukan terinspirasi dari keingintahuan penulis tentang pengaturan CSR sebagai bagian dari lingkup hukum perusahaan, khususnya bidang pertambangan secara parsial mengalami

Informasi Hukum ESDM

2020-3-18 · 15. Izin Usaha Pertambangan Khusus Eksplorasi yang selanjutnya disebut IUPK Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan Penyelidikan Umum, Eksplorasi, dan Studi Kelayakan di wilayah izin usaha pertambangan

Dapatkah Pemegang Izin Usaha Pertambangan Diberikan ...

2019-7-18 · Izin Usaha Pertambangan Khusus ("IUPK"), adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus. Perlu diketahui bahwa hak atas IUP, IPR, atau IUPK bukan merupakan …

Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana …

Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Pertambangan Minyak Tanpa Izin (Illegal Drilling) di Wilayah Hukum Kabupaten Batanghari Oil and gas are natural resources that are held and controlled by the State which must be optimized to the maximum extent possible because they have a very important role in the national economy, the estuary of ...

USAHA PELESTARIAN LINGKUNGAN DALAM ...

2011-10-26 · PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C ( Studi Kasus di Kabupaten Tegal ). SKRIPSI Diajukan dalam rangka penyelesaian Studi Strata I untuk mencapai gelar Sarjana Sosial Hukum da Kewarganegaraan Disusun oleh : Yulistya Adi Nugraha

Hukum Pertambangan | Pengetahuan tentang Hukum ...

Hukum Pertambangan | Pengetahuan tentang Hukum Pertambangan di Indonesia. Izin Usaha Pertambangan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 (7) UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ("UU Minerba"), Izin Usaha …

Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku …

PAMPAS: Journal of Criminal Law Vol. 2, No. 1 61 Kegiatan pertambangan minyak ilegal (illegal drilling) yang terdapat di Kabupaten Batanghari, tidak satupun yang memilliki izin, mereka melakukan pertambangan minyak ilegal (illegal drilling)5.Modus

PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN DI BIDANG ...

151 PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN DI BIDANG PERTAMBANGAN* Oleh: Franky Butar Butar** ABSTRAK The mining sector is still the main sector of the state foreign exchange Indonesia has a social dimension of culture, economy and environment.

Dwi Haryadi

2019-5-24 · Pengantar Hukum Pertambangan Minerba 2 TINJAUAN MATA KULIAH 1. Diskripsi mata kuliah Substansi Mata Kuliah hukum pertambangan adalah tentang kebijakan atau politik hukum dibidang pertambangan di Indonesia, mulai dari asas hukumnya.

Izin Usaha Pertambangan

Izin Usaha Pertambangan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 (7) UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (" UU Minerba "), Izin Usaha …

Izin Usaha Pertambangan

Izin Usaha Pertambangan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 (7) UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (" UU Minerba "), Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan usaha …